Gaji Guru Honorer 'Dibayar' Murid

Hendrik
Hendrik
Gaji Guru Honorer 'Dibayar' Murid

BOP, Lima Triwulan Belum Cair

 

PROKAL.COTARAKAN - Dana bantuan operasional pendidikan (BOP) yang seharusnya diterima setiap sekolah setiap triwulan, kini tak jelas pencairannya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tarakan Ilham Nor mengatakan, dana tersebut sampai sekarang belum dicairkan. Pihaknya berharap pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru dan juga pendidikan saat ini. “Belum ada cair sampai sekarang, dana itu sangat dibutuhkan oleh setiap sekolah, khususnya untuk membayar guru-guru honor,” ujarnya.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP/MTs Kota Tarakan yang juga Kepala SMPN 1 Tarakan Indah Sarastiningsih mengatakan, dana BOP ini terdiri dari dua belanja yakni belanja jasa pihak ketiga atau untuk membayar guru honor dan kedua untuk belanja barang dan jasa.

Belanja barang dan jasa belum dibayarkan sejak Juli 2017. Tetapi untuk belanja jasa pihak ketiga atau gaji honorer, dari Januari 2018 hingga saat ini belum dicairkan. “Kalau untuk belanja barang dan jasa itu sejak juli 2017 belum dicairkan, sehingga sudah satu tahun belum ada dana keluar,” katanya.

Di tengah dana yang tak kunjung cair, pihaknya membayar honorer dengan mencari sumber lain seperti meminjam tabungan murid. Itu atas persetujuan dari orang tua siswa yang menabung.

“Jadi kami minta izin untuk digunakan sebagai panjar. Artinya dana itu juga belum cukup. Jadi ini benar-benar butuh bantuan dari pemerintah untuk mendapatkan bantuan dana BOP yang harus dikeluarkan,” jelasnya.

Pihaknya juga telah melayangkan surat menginginkan kejelasan dana BOP. Seluruh SMP/MTs sangat membutuhkan agar dapat menunaikan pembayaran operasional termasuk guru honor. Beban itu kemudian dipikul masing-masing kepala sekolah.

 

SMPN 1 Tarakan misalnya, memiliki 39 tenaga honor dan terbanyak se-Tarakan. Tenaga honor di setiap sekolah berbeda-beda, sehingga kebutuhannya berbeda-beda. Menurutnya, sekolah dasar (SD) se-Tarakan juga mengalami nasib yang hampir sama. “Karena kami ini satu surat keputusan (SK), begitu dana itu cair maka seluruhnya kena. Kalau tidak cair, semuanya tidak akan dapat,” ungkapnya.

Kepala SMPN 4 Tarakan Muhammad Ahyar juga mengeluhkan dana BOP yang belum cair sejak Juli 2017 lalu. Sehingga pihaknya kesulitan untuk mendapatkan dana, karena proses pencairan itu harus dengan SK Wali Kota untuk pembayaran pihak ketiga yakni tenaga honor seluruh sekolah SD maupun SMP. “Kami sudah usaha juga mempertanyakan ini, dan sampai saat ini belum ada hasilnya,” ujarnya.

Lain dengan SMPN 1, SMPN 4 memutar otak dengan mencari pinjaman di luar sekolah untuk membayarkan gaji tenaga honorer. “Tenaga honor sebanyak 20 orang, gaji honor itu per jam Rp 13 ribu,” ungkapnya.

Sementara Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan Adnan Hasan Galoeng mengaku terkejut mendengar dana BOP belum cair dalam waktu yang lama. Menurutnya, sangat tidak wajar hal tersebut terjadi.

“Kenapa Dinas Pendidikan enggak menyampaikan kepada kami di DPRD. Justru saya baru dengar hal ini,” terang Adnan yang dikonfirmasi terkait pengawasan DPRD.

“BOP itu seharusnya kalau sudah teranggarkan diselesaikan, dibayar. Okelah kalau defisit seperti sekarang. Tapi kalau sudah sampai 5 triwulan, itu sudah keterlaluan,” sambungnya.

Adnan mengingatkan jika pihaknya memiliki tugas dalam hal pengawasan. Maka dinas teknis yang ditunjuk mengurusi persoalan BOP seharusnya berkomunikasi dengan DPRD. Menurutnya, bukan tidak mungkin, DPRD dapat membantu dalam memecahkan persoalan tersebut.

“Kami punya tugas pokok dalam hal penganggaran, ada juga pengawasan. Dua fungsi itu tentu melekat. Minimal teranggarkan. Ini sudah terealisasi apa belum? Dalam kondisi defisit, kami memaklumi. Tetapi kalau sampai 5 triwulan, sesuatu yang perlu dipertanyakan,” kritiknya.

Diakui Adnan, ia tak dapat merinci mengenai BOP. Pastinya, dana BOP diakomodir dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tarakan setiap tahunnya. “Yang jelas, kebetulan saya bukan di Badan Anggaran. Saya juga akan pertanyakan ke anggota DPRD lainnya. Kalau BOS dari provinsi lancar. Setahu saya. Setiap tahun, dalam pembahasan banyak kegiatan di bidang pendidikan. Baik belanja langsung dan tidak langsung,” sebutnya.

Pada APBD 2018 ini, diakui Adnan, anggaran pendidikan diupayakan merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Anggaran pendidikan minimal 20 persen. “Pada waktu uang kita masih memadai malah pernah 21 persen, 22 persen. Beberapa tahun terakhir kurang dari itu. Karena kondisi keuangan kita,” aku Adnan. (*/naa/lim)

 

Keterlaluan, 5 Triwulan BOP Belum Cair

 

sumber pro kaltara 31 Juli 2018