Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala  bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun bahan kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta melaksanakan pengelola system akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan kebijakan operasional di bidang Akuntansi dan Pelaporan;

b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang Akuntansi dan Pelaporan;

c.  perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang akuntansi;

d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang pelaporan;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan

f.  penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. mempelajari, menelaah dan mengolah peraturan perundang – undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

b. merumuskan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pengelola keuangan dan aset daerah bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;

c.  menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;

d. mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;

e. merumuskan bahan penyusunan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;

f.  merumuskan bahan penetapan kebijakan teknis pengelola  sistem akuntansi dan pelaporan;

g. merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan pengelola  sistem akuntansi dan pelaporan;

h. merumuskan bahan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

i.   merumuskan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai pelaksanaan pengelola  APBD secara periodik;

j.   memantau pelaksanaan pembukuan atas realisasi pendapatan dan belanja daerah yang telah dilaksanakan oleh instansi/satuan kerja perangkat daerah lainnya;

k.  memberikan saran kebijakan atas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

l.   memantau pelaksanaan verifikasi atas pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah serta pelaporannya;

m. Melakukan koodinasi dan sinkronisassi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

n. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;

o. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;

p. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya masing-masing;

q. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;

r.  melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan

s.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.