Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan program dan kegiatan pengelola  perbendaharaan dan kas daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi:

a.   perumusan bahan kebijakan operasional di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;

b.   perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;

c.   perumsan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang belanja dan pembiayaan;

d.   perumsan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang belanja pegawai;

e.   perumsan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang kas daerah;

f.    pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah; dan

g.   penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a.   mempelajari, menelaah dan mengolah peraturan perundang – undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

b.   merumuskan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pengelola keuangan aset daerah bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;

c.   menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;

d.   mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;

e.   merumuskan bahan penyusunan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;

f.    merumuskan bahan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan pengelola  perbendaharaan;

g.   merumuskan dan mempersiapkan bahan petunjuk teknis tentang pelaksanaan perbendaharaan dan kas daerah yang telah ditetapkan;

h.   merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah sebagai pedoman dan acuan kerja;

i.    merumuskan bahan penerapan sistem dan prosedur pengelola  keuangan daerah sesuai dangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

j.    melakukan penelitian dan verifikasi kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna  Anggaran (KPA) SKPD kepada Bendahar Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD;

k.   menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban anggaran belanja tidak langsung, belanja langsung dan pembiayaan;

l.    menerbitkan surat keterangan penghentian pembayaran/ Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji;

m.  menyampaikan evaluasi, pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah;

n.   merumuskan bahan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD melalui penyusunan SPD atas dasar usulan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD;

o.   merumuskan laporan kondisi riil kas umum daerah secara harian dan bulanan;

p.   melakukan koodinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

q.   menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;

r.    memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;

s.   membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya masing-masing;

t.    memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;

u.   melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan

v.   melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.