Gambaran Umum

A. GAMBARAN UMUM

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Pembentukan kabupaten ini berdasarkan pertimbangan luas wilyah, peningkatan pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran Kabupaten Bulungan di pelopori oleh R.A. Besing yang pada saat itu menjabat sebagai bupati.

 

Pada tahun 1999, pemerintah pusat memberlakukan otonomi daerah dengan didasari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dasar inilah dilakukan pemekaran pada Kabupaten Bulungan menjadi 2 kabupaten baru lainnya, yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau.

 

Pemekaran Kabupaten ini secara hukum diatur dalam UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang pada tanggal 4 Oktober 1999. Dengan dasar UU Nomor 47 tahun 1999 tersebut Nunukan resmi menjadi kabupaten dengan 5 wilayah administratif, yakni:

 

Kecamatan Lumbis

Kecamatan Sembakung

Kecamatan Nunukan

Kecamatan Sebatik

Kecamatan Krayan

 

Sejak tahun 2012, kabupaten ini merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, seiring dengan pemekaran provinsi baru tersebut dari Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam menjalankan pemerintahan maka dibentuk Satuan Kerja Perangkat daerah dengan Fungsinya masing-masing salah satunya adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang membantu Kepala Daerah dalam menata Pembangunan Kabupaten Nunukan dengan ketentuan yang berlaku dan mempunyai Visi, Misi dan Program yang jelas dan strategis untuk menangani sasaran tugas kewenangan yang diembankannya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan berpedoman kepada peraturan yang berlaku antara lain :

  1. Undang – Undang Nomor tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 tahun 1974.
  2. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000.
  3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan   Keuangan  Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Instansi pemerintah;
  11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimna telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri nomor 13 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 05. Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;

 

 

B. DASAR PEMBENTUKAN

 

Dasar Pembentukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Nunukan adalah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentnag Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, awal pembentukan BPKAD sebagai berikut :

  1. Tahun 1999 sebut Bagian Keuangan sekretariat Daerah.
  2. Tahun 2005 berubah menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah disingkat BPKKD  sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kab. Nunukan Tahun 2005 Nomor 11 Seri D Nomor 01).
  3. Tahun 2009 berubah menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disingkat  DPPKAD sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Nunukan
  4. Tahun 2015 berubah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disingkat  DPKAD sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Nunukan 23 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 8)
  5. Tahun 2016 berubah menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah disingkat  BPKAD sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan.

Adapun yang menjadi Kepala BPKAD Periode 1999 sampai 2017 sebagai berikut:

  1. H.Darmawan Darham, S.IP, M.SI
  2. Abidin Tajang,SH,M.Si
  3. H.Djainuddin,SH
  4. H.Asmar, SE

 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan merupakan Badan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Nunukan.